Friday, 31 May 2013

Tugas-2 Biografi Sarah XI IPS 1



PERANAN, PENGABDIAN, DAN KESAKSIAN SEJARAH KAKEK JUSUF TALIB, SH







A. BIOGRAFI



H. Salim Talib memiliki kebiasaan membaca Alquran di malam hari. Ayat-ayat suci yang dilatunkan memberinya kekuatan ketika dihantui rasa cemas, seperti saat ia menghadapi kelahiran anaknya yang kedua. Saat itu ia seperti diberi isyarat bahwa anaknya yang akan lahir adalah laki-laki. Pasalnya, setiap kali membuka Alquran matanya selalu bertumbuk pada surat Yusuf (dalam ejaan lama “Y” ditulis dengan “J”). Selasa malam menjelang pergantian hari, suasana di rumah yang terletak di desa Kauman Kecamatan Kriyan, Sidoarjo, Jawa Timur, itu dipecahkan oleh tangisan seorang bayi laki-laki. Keluarga dan kerabat yang mendengar bertanya-tanya siapa nama bayi itu. Tanpa ragu-ragu Salim menjawab: Jusuf. Jusuf lahir pada 10 Maret 1936 melalui jasa seorang dukun kampung. Ibunya, Hj. Nur Salim, tidak pernah mau berurusan dengan dokter. Bahkan sampai melahirkan 14 anak (9 laki-laki, 5 perempuan, 2 diantaranya pasangan kembar), ia tetap setia pada dukun kampung.



            Pada 1936, ketika Jusuf dilahirkan, kehidupan sangat sulit. Tanda-tanda akan terjadinya Perang Dunia II sudah dirasakan. Indoneisa masih dijajah Belanda. Ketika Belanda ditaklukkan oleh Jepang, penjajahan segara berpindah tangan. Jepang secara hampir sempurna menguasai negeri ini pada tahun 1942. Saat itulah kemelaratan merajalela dimana-mana, karena tentara Jepang ternyata tidak lebih ramah dari pendahulunya. Sampai menjelang revolusi, rakyat kebanyakan hanya mampu memakai baju dari kain goni. Makanan pokok seperti nasi sulit didapat. Sehari-hari rakyat hanya makan jagung. Kekalahan Jepang oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II mendorong Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya disini. Rakyat dan para pejuang kemerdekaan berontak, mereka bangkit mengadakan perlawanan untuk mengusir Belanda. Pertempuran meletus dimna-mana. Kota-kota pada umumnya tidak aman, sehingga sebagian penduduk mengungsi atau ikut berjuang melawan penjajah.



Keluarga Jusuf telah pindah dari Kriyan ke Mojokerto sebelum kota ini diduduki oleh Belanda pada 1946. Ayahnya tidak mau bekerja sama dengan Belanda sehingga ikut mengangkat senjata di pedalaman. Alhasil, kehidupan keluarga ditopang oleh ibu. Jusuf tidak tinggal diam. Setiap pagi hingga siang hari ia berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk berdagang, menjual makanan-makanan yang dibuat oleh ibunya. Pada sore harinya ia menjajakan makanan di alun-alun markas tentara pejuang, di depan masjid agung.



Perang masih berkecambuk di berbagai kota sebagai bentuk perlawanan penduduk pribumi terhadap pemerintah Hindia Belanda yang igin kembali menguasai Republik. Ketika situasi di Mojekerto benar-benar membahayakan keamanan, keluarga Jusuf mengungsi ke Jombang. Waktu itu tidak ada kendaraan. Jusuf dan keluarganya naik gerobak, menempuh perjalanan 30 km Mojokerto-Jombang. Dua tahun lamanya mereka tinggal di Jombang, samppai terjadi pemulihan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan sepenuhnya kekuasaan mereka kepada Republik Indonesia sesuai kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 antara Mr. Mohammad Roem (wakil Indonesia) dengan Mr. Van Royen (wakil Belanda).



Mereka sekeluarga kembali ke Mojokerto. Penghasilan ayah sebagai pegawai negeri tetap harusditopang oleh usaha ibu berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jusuf mulai berdagang sarung di pasar Mojokerto, sampai ia sadar bahwa waktu berjalan begitu cepat, sementara ia belum mendaftar menjadi anak sekolah.



Pada tahun 1950, untuk pertama kalinya Jusuf menginjakkan kakinya di sekolah dasar, Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah. Usianya waktu itu sudah 14 tahun. Tapi Beliau tahu diri untuk tidak minta duduk di bangku kelas 1 karena terlalu tua. Ia minta langsung duduk di kelas 3. Beliau pun diterima. Hanya 2 tahun waktu yang diperlukan Jusuf untuk menamtkan sekolah dasarnya. Ketika duduk di kelas 5, ia minta ikut ujian masuk SMP. Lagi-lagi ia lulus. Karena Jusuf dianggap terlalu tua ketika masuk sekolah, maka gurunya memberi “diskon” 1 tahun. Sehingga tahun kelahirannya yang tercatat pada 1936, dalam ijazah SD diubah menjadi 1937. Jusuf mulai duduk di bangku SMP Muhammadiyah saat usianya 16 tahun. Sejak itu, tidak ada lagi yang memperkarakan usia dalam jenjang pendidikan Jusuf. Lulus SMP ia harus hijrah ke Surabaya, karena di Mojokerto belum ada SMA. Jusuf diterima di SMA Negeri I Surabaya pada 1955, menjadi adik kelas 1 tahun dibawah Try Soetrisno, yang menjadi Wakil Presiden di masa Pak Harto Presiden RI.



Pada 1955 untuk pertamakalinya diadakan pemilu yang diikuti oleh puluhan partai yang dibentuksetelah kemerdekaan. Jusuf yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA diminta intuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Ia duduk dalam kepanitiaan pemilu wilayah Ampel, Surabaya Utara. Saat acara pemungtan suara, ia berjaga di daerah Jembatan Merah. Bagi Jusuf, pengalamannya terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu saat itu meninggalkan kesan kuat tentang ideallisme polotik. Ia menyaksikan pertarungan ideologi yang begitu keras, namun dalam koridor demokrasi yang benar-benar mengagumkan. “Itu pemilu paling demokratis, bersih, jujur, dan murah, padahal pertarungannya keras sekali antara Masyumi, NU, PNI, PKI, dan alin-lain. Tapi semua berlangsung rukun dan damai,” kenangnya.



Pada 1958 Jusuf berhasil menamatkan sekolahnya di SMA. Selepas itu, Jusuf berpikir tentang kuliah. Mula-mula mendaftar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta, dan diterima. Namun masalahnya, saat itu belum ada pihak keluarga atau kerabat yang tinggal di Jakarta, sehingga orangtuanya menyarankan untuk melanjutkan di Surabaya saja. Jadilah ia kuliah di Fakultas Huukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Menjadi mahasiswa berbeda dengan saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Jusuf memilih menentukan masa depannya dengan belajar mandiri. Ia tidak mau lagi berganung sepenuhnya kepada orangtua karena 12 adiknya membutuhkan biaya sekolah. Pikiran itu mendorong Jusuf untuk bekerja. Sambil kuliah ia menjadi guide para penumpang kapal dagang dari merika, Inggris, Jerman, belanda, yang merapat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. “Yang penting saya bisa beli dolarnya, dan nanti bisa saya tukar,” kisahnya. Saat itu sebenarnya ada UU Devisa yang sangat keras, di mana devisa tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kalau ketahuan, kata Beliau, kuliahnya bisa menjadi korban. Tapi ia tidak kehilangan akal. Karena bersepeda, maka ia memasukkan dolar-dolar itu ke dalam stangnya. Aman. Setelah mempelajari seluk-beluk ilmu hukum dari para dosennya di Fakultas Hukum Unair, Jusuf terjun ke lapangan membantu para pengacara terkenal di Surabaya. Tidak cukup sampai di situ, ia juga menjadi wartawan untuk Surabaya Post bersama kawannya, Dimyati.



Memasuki kuliah tahun ketiga, Jusuf bersama dua kawannya dari fakultas Hukum Unair berinisiatif mendirikan SMA Swasta di Mojokerto, tempat tinggalnya. Mereka tidak punya modal kecuali semangat. Para pengajarnya mereka rekrut dri teman-teman mereka sendiri di Mojokerto, terutama yang sudah kuliah. Taahun demi tahun sekolah yang dirintis oleh Jusuf dan dua orang temannya itu terus berkembang, dan kini menjadi salah satu sekolah favorit di Mojokerto. “Saya sangat bangga dan senang. Itu sesuatu yang berarti dalam hidup saya,” tutur Beliau. Sambil mengajar, kegiatan kuliah tetap dijalani Jusuf, meski tak jarang juga membolos. Ia hanya mengikuti kuliah yang ada absensinya, yaitu Senin dan Kamis. Di hari lain ia sibuk mencari uang. Karena faktor biaya, Jusuf mematok target menyelesaikan kuliah dengan cepat. Waktu itu rata-rata mahasiswa mampu menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum antara 5 sampai 6 tahun.



Beliau menyelesaikan kuliahnya kurang dari 4,5 tahun. Setelah itu, ia menunggu saat wisuda. Tapi wisuda saat itu berbeda dengan sekarang. Tidak ada surat undangan yang dikirim secara remi oleh pihak universitas kepada orang tua calon wisudawan, kecuali secuil pemberitahuan di papan pengumuman. Dan yang diwisuda hanya 3 atau 4 orang saja setiap semesternya. Sambil menunggu hari wisuda, Jusuf pulang ke Mojokerto. Tidak lupa, ia juga mengukur jas di tukang jahit. Pada suatu hari yang senggang, ia meluncur ke Surabaya untuk memantau perkembbangan. Matanya terbelak demi melihat namanya tercantum di papan pengumuman sebagai sarjana yang akan diwisuda pada hari itu bersama 3 nama lain. Ia sama sekali belum menyiapkan diri. Pulang ke Mojokerto untuk mengambil jas barunya, tidak mungkin, karena jaraknya terlalu jauh. Akhirnya beliau dipinjamkan jas oleh seorang temannya di asrama Jalan Lombok. “Jas yang sudah dijahit gak terpakai. Ini peringatan dari Allah kalau mempersiapkan diri jangan berlebihan,” kenangnya.



Undang-undang Wajib Kerja Sarjana menyebut bahwa seorang sarjana yang lulus dari perguruan tinggi wajib bekerja mengabdi kepada negara selama 3 tahun. Jusuf mengetahui hal itu, sehingga yang pertama terpikir ialah di mana dan melalui lembaga apa ia akan mengabdi kepada negara. Yang diinginkan Jusuf saat itu ialah menjadi hakim. Untuk itu ia harus ke Jakarta, mendatangi kantor Mahkamah Agung. Berangkalah ia menuju ibukota. Singkat cerita, sampailah Jusuf di Jakarta. Di sana ia segera mengajukan lamaran ke Mahkamah Agung, melalui sekjen MA. Lamaran Jusuf ternyata ditolak. Proses penolakannyacepat sekali. Lamaran dimasukan, dipelajari, dan diputuskan saat itu juga. Ketika Jusuf menyampaikan kepada ibunya bahwa ia ingin menjadi hakim, ibunya menentang keras. Alasannya, hakim adalah orang yang banyak berbuat dosa. Ia cenderung melindungi orang-orang besar karena mereka bisa membayar, dan menghukum orang-orang kecil karena mereka lemah tak berdaya.



Berbekal surat rekomendasi dari Muhammadiyah, Jusuf berangkat ke Jakarta. Ia datang ke kantor Departemen Sosial (Depsos) dan menyampaikan tujuannya untuk memenuhi wajib kerja sarjana. Di kantor Biro Hukum Depsos, Jusuf mulai bekerja pada 1963. Setelah satu bulan bekerja, Beliau memperoleh haknya, menerima gaji pegawai. Tetapi ia kaget karena gajinya kecil sekali, hanya 80 ribu. Angka ini jauh di bawah penghasilannya dalam kerja-kerja sambilan. Pekeerjaan di kantor Biro Hukum Depsos berlanjut, begitu juga dengan kebiasaan kerja sambila. Profesi baru yang ditekuni Jusuf ialah jual beli tanah atau rumah. Ia bertindak sebagai perantara atau pembeli. Untuk pekerjaannya itu ia mendapat komisi. Selain itu, setiap kali memiliki uang lebih, Jusuf juga membeli tanah atau rumah, untuk dijual kembali dengan sselisih harga yang menguntungkan. Pada tahun 1967 Jusuf membuka usaha pabrik ubin di jalan Daan Mogot dengan nama Pabrik Ubin Semeru. Usaha oabrik ubin itu kemudian ditutup dan dijual karena adanya peraturan presiden tahun 1974 yang melarang pegawwai negeri sipil berbisnis.



Ketika bertemu dengan Menteri Sosial, Jusuf juga dipanggil oleh Sekertaris Jendral Depsos, Ny. Rusiah Sardjono SH, yang menanyakan apakah ia mau berangkat haji. Jusuf menerima tawaran itu dengan senang hati. Penunjukan Jusuf bukan sekedah sebagai jamaah haji tapi juga sebuah misi. Ia diminta untuk menjadi surveyor haji. Sepulang haji, Beliau menerima surat keputusan dari Menteri Kompartemen Kesejahteraan Rakyat, yang dipegang oleh Dr. K.H. Idham Khalid. Surat itu berisi pengangkatan dirinya sebagai Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Karya Depsos.




B. PERANAN



          Jusuf resmi menjabat sebagai Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Karya Depsos sejak 1966. Lalu muncul kesalahpahaman antara dirinya dengan Menteri Sosial, H.S. Mintaredja (alm). Tidak lama kemudian Jusuf dicopot dari jabatannya tanpa alasan yang jelas. Setelah ada pemberitahuan tentang itu, Jusuf langsung pulang. Malamnya, Jusuf ditelpon oleh Sekertaris Menteri yang mengatakan bahwa Menteri Sosial memerintahkan malam ini juga seluruh peralatan di kamar kerja Jusuf dibongkar. Akhirnya malam itu kamar kerja Jusuf dibongkar. Secara demonstratif sekali, lemari, meja, dan berkas-berkas diiletakkan dibawah tangga. Kebetulan esok harinya istri Jusuf, Maryam, sedang menghadiri rapat dengan para ibu karyawan Depsos. Melihat itu, Maryam berontak dan tidak bisa menerima perlakuan kasar terhadap suaminya. Tetapi anehnya, ada beberapa istri karyawan Depsos yang justru mengucapkan selamat kepadanya. Ia heran. Tapi kini ia menjadi tahu siapa yang kawan sebenarnya dan siapa yang munafik.Singkat cerita, Mintranedja menulis surat dan menitipkannya kepada sekertaris Jusuf. Isi surat itu intinya permohonan maaf, dan Jusuf memaafkannya. Tidak lama kemudian, Mintaredja meninggal dunia.


***



Menjadi Target Pembunuhan PKI



            Malam menjelang terjadinya peristiwa pembantaian 6 jenderal dan seorang perwira oleh komunis, yang belakangan disebut G30S/PKI, Jusuf menghadiri sebuah pengajian yang digelar oleh PADI (Pengajian Angkatan Darat Indonesia). Malam itu tidak ada seorang pun yang menyinggung-nyinggung masalah politik, apalagi kemungkinan pemberontakan PKI. Pagi hari ketika Jusuf mandi, ia mendengar suara berita dari radio tetangga. Seorang penyiar mengumumkan adanya gerakan kudeta oleh Angkatan Darat. Jusuf bergumam, itu pasti PKI. Di halaman bawah kantornya (Depsos) ia berpapasan dengan pasukan bersenjata. Pasukan Brawijaya.



            Baru beberapa menit duduk di ruang kerjanya, Jusuf dipanggil oleh Sekjen Depsos. Ia pun beranjak. Di sana sudah berkumpul para pengurus inti dari beberapa organisasi. Ketika itu satu persatu ditanya apa pendapat mereka tentang peristiwa yang baru saja terjadi  pada dini hari tadi, mereka mengatakan hal yang sama: Perebutan kekuasaan antar-jendral! Tapi Jusuf menyampaikan pendapat yang berbeda. Ini ulah PKI, ujarnya. Begitu selesai pertemuan itu, Jusuf merasakan firasat buruk. Jangan-jangan yang di bawah tadi itu orang-orang yang pro PKI. Bisa celaka kalau begitu, sebab pertemuan tadi diikuti orang-orang dari SBS-PKI. Jusuf segera pulang dan bilang kepada pemilik paviliun bahwa ia akan pergi dulu selama dua hari. Ia bersembunyi di rumah tantenya di daerah Tanah Abang.



            Ternyata dugaan Jusuf benar. Esok harinya Konstrad mengumumkan bahwa peristiwa pada dini hari tanggal 30 September 1965 itu adalah gerakan komunis yang dimotori oleh PKI dan DN Aidit. Kantor SBS (onderbow PKI di Depsos) yang berada di Tanah Abang digeledah oleh kodim setempat. Dalam operasi penggeledahan itu ditemukan sebagian dokumen yang berhasil diselamatkan, sebagian sudah terbakar. Dalam salah satu dokumen dsebutkan ada 7 orang Depsos yang akan dibunuh (istilahnya, dibata-merahkan”) dan sebagian besar dari 7 orang itu dalah anggota BPDI. Nama Jusuf berada di urutan ke-5 yang akan dibunuh. “Jadi jelas bahwa gerakan ini memang terencana dengan rapih dan sistematis. Tapi Allah tidak meridai, Allah menyelamatkan bangsa ini,” ungkap Beliau. Pada bulan November 1965, Aidit ditangkap di Jawa Tengah dan dibawa oleh batalyon Konsrad ke Boyolali. Pada 22 November 1965 ia “dihabisi” di dekat sebuah sumur tua. Namun hingga sekarang tidak diketahui dimana jenazahnya dimakamkan.


***



            Ketika menjabat Direktur Jendral Bina Bantuan Sosial (1983-1992), Jusuf menjelajahi hampir seluruh pelosok Nusantara. Tempat yang ia datangi bukan kota-kota besar melainkan wilayah-wilayah pedalaman. Saat itu program swasembada pangan sedang digalakkan. Laporan-laporan mengenai keberhasilan program tersebut sering sekali menghiasi media massa dan membuat pemerintah bangga.



            Jusuf menghadiri sebuah diskusi yang diselenggarakan di Universitas Sebelas maret, Solo. Ketika diskusi memasuki pembahasan menganai kemiskinan, ia mengisahkan pengalamannya memasuki daerah-daerah swasembada pangan. Ia membuat ilustrasi sederhana bahwa penghasilan warga di daerah itu yang berkisar antara 25-30 ribu/ bulan hanya sebanding dengan ongkos taksi dari bandara ke daerah Kebayoran dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.



            Esok harinya, pernyataan Jusuf dimuat di koran-koran. Ia ditelpon oleh inspektur Jendral pembangunan, Kardono. “Mas Jusuf, sampean ngomong ini ya?” Ia mengiyakan saja, karena memang benar adanya. “Bapaknya marah,” lanjut Kardono. Jusuf tersentak. Kenapa marah, katanya. “Iya sampean dianggap mendiskreditkan pemerintah, karena sudah dinyatakan sekian desa sudah swasembada,” ujar Kardono lagi.



            Dalam percakapan telepon itu Jusuf menjelaskan duduk perkaranya bahwa ia sudah melihat dengan mata kepala sendiri, dan kenyataannya begitu. Sekarang begini saja, kata Jusuf, silakan Bapak membuktikan sendiri, datangi daerah-daerah swasembada pangan itu, terserah Bapak mau di Jawa atau di luar Jawa. Ternyata Kardono menyetujui ulasan itu dan memilih Jawa. Beberapa waktu kemudian ia menelpon Jusuf lagi. “Mas Jusuf, sampean benar, yang saya lihat lebih buruk dari yang bisa saya omongkan.” Jusuf menanyakan apakah temuan itu juga sudah dilaporkan kepada Pak Harto. Kardono menjawab, sudah. Menurutnya, Pak Harto merasa kecewa karena selama ini hanya diberi laporan bohong dari tingkat menteri sampai ke bawah.



            Akibat laporan-laporan ABS (asal bapak senang), maka apa yang dikonsepkan dan dilakukan oleh para pemimpin tidak “nyambung” dengan kenyataan di lapangan. Menurut Jusuf, fenomena laporan ABS sudah lama menjadi semacam tradisi dalam rantai birokrasi pembangunan di Indonesia. Selama gaya kepemimpinan semacam ini yang berjalan, maka akan selalu ada masalah.



            Pembusukan politik (political decay) yang terjadi di lapisan bawah sengaja dibiarkan dan Pak Harto tidak menyadarinya. Sebab, laporan yang disampaikan kepadanya selama ini baik-baik saja. Karena itu, ketika Menteri Keuangan melaporkan ke Pak Harto, Beliau kaget. Tapi Pak Harto sudah terlambat. Pada umumnya kejatuhan pimpinan dipicu oleh kalangan inner circle yang kadar loyalitasnya semu, terbuka atau tertutup. Sejarah mencatat siapa-siapa pembantu Pak Harto sebagai Inner Circle yang “membalikkan badan” disaat-saat puncak krisis politik, yang berakhir dengan pernyataan pengunduran diri Pak Harto sebagai Presiden.



Dikutip dari The Inner Circle: Memoar Poltik & Sketsa Kehidupan Jusuf Talib, SH








No comments:

Post a Comment