Friday, 31 May 2013

Tugas 2 - Biografi Tasya Bellinda Permatasari


Prof. Dr. Muladi, SH - Gubernur Lemhannas RI terlama
Papi Muladi memberikan speech di LEMHANNAS

        Prof. Dr. Muladi, SH, atau lebih sering saya panggil Papi, merupakan Kakek saya atau Ayah dari Mama saya, Dr. Diah Sulistyani RS, SH, CN, M. Hum. Beliau memimpin Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), selama hampir enam tahun (2005-2011). Setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim Agung (2001), Menteri Kehakiman (1998-1999), Menteri Sekretaris Negara (1999) dan Rektor Undip (1994-1998). Beliau adalah Gubernur LemhanNas yg masa jabatannya terlama di Indonesia. 

     Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, yang jabatannya setara dengan menteri, dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Di tengah derasnya arus perubahan setelah reformasi 2008, Prof. Muladi, penerima penghargaan Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI tahun 2006, itu berhasil memimpin Lemhannas, khususnya dalam mengembangkan kultur akademik dan kejujuran intelektual. Sehingga keberadaan Lemhannas, tidak hanya dikenal di dalam negeri namun juga sudah dikenal di berbagai negara, sebagai tempat penggemblengan dan pendidikan para (calon) pemimpin birokrat, militer dan nonmiliter. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Prof. Muladi, saya memutuskan untuk mewawancarai Papi di rumahnya, dan hasil wawancaranya saya buat menjadi narasi.

Rektor, Menteri, Hakim Agung dan Gubernur Lemhannas

Papi Muladi dan Mami Nany
Prof. Dr. H. Muladi, SH, lahir di Solo, 26 Mei 1943, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Darmo Soewito dan Sartini. Ayahnya bekerja sebagai reserse polisi. Sebagai anak kolong, anak yang besar di tangsi polisi, Papi Muladi dikenal bandel. Boleh jadi, lingkungannya yang keras ketika itu mendorongnyaberperilaku nakal. Tapi, menurut Papi Muladi, kenakalannya ketika itu tergolong kenakalan biasa. Paling hanya terlibat perkelahian, tak sampai menyentuh obat-obat terlarang atau kenakalan berat. Gara-gara kenakalannya itu, beliau dua kali tidak lulus sekolah, yakni ketika beliau di bangku SD dan SMP. Sebuah pengalaman yang tidak indah tentunya, 
yang bisa menjadi aib apabila dihubungkan dengan keberhasilannya sekarang ini. Toh, beliau tidak mau menyembunyikan kenyataan itu. Bagi Papi Muladi, kegagalan dan juga kesuksesan adalah bagian dari kehidupan. Mengalami kegagalan juga merupakan langkah awal untuk mencapai keberhasilan.

Meski tidak lulus SMP, Mbong, demikian Papi biasa disapa ketika remaja, tetap bisa melanjutkan sekolah di sebuah SMA swasta. Saat itulah, muncul keinginan di dalam hatinya untuk sukses. Alasannya sederhana: Papi Muladi tergugah melihat keberhasilan kedua kakaknya ketika itu. Kakak pertamanya, Bapak Mulyono, berhasil menjadi sarjana ekonomi. Kakak keduanya, Bapak Mulyanto, juga berhasil menjadi sarjana teknik dan bekerja sebagai insinyur. 

Hasil kerja kerasnya tidak sia-sia, karena Papi Muladi bisa meraih ranking 
kedua di sekolahnya, SMA Institut Indonesia, pada tahun 1962. Beliau kemudian diterima di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau kemudian berminat mengambil jurusan hukum karena berkeinginan meneruskan jejak Ayahnya yang bekerja dalam bidang yang sama, bidang hukum, yakni menjadi seorang polisi.

Papi dan Mami
Meski kehidupan mahasiswa sudah cukup menyita hidupnya, Papi Muladi bisa mencuri waktu untuk bekerja paruh waktu menjaga gudang di pelabuhan dan juga menjadi karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi. Papi Muladi juga sudah menjadi asisten dosen sejak tingkat tiga, karena prestasinya yang gemilang. Lebih-lebih, di usia yang masih muda, 21 tahun (ketika itu beliau mahasiswa semester V), Papi Muladi nekat menikahi adik kelasnya, Nany Ratna Asmara (Mami/Nenek saya), mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Gara-garanya, Papi Muladi yang ketika itu sedang getol-getolnya berlatih judo sering mampir ke rumah Mami Nany. "Saya pasti disuguhi makanan," kata beliau yang pernah menjadi Komandan Resimen Mahasiswa di Undip akhir 1960-an itu mengenang. Dari hasil mampir-mampiran itu, keduanya sepakat menikah pada 22 Maret 1964. 

Pada saat itu, teman-teman kuliahnya berkata kepada Papi Muladi, “Kamu masih mahasiswa udah kawin, gak bakalan jadi orang kamu Mul.” Hanya satu kalimat balasan yang diucapkan Papi, “Kita lihat saja nanti.” begitu balasnya.

Kenyataannya, setelah menikah Papi Muladi selalu dapat menjadi nomor satu di universitasnya. Karena nilai-nilai yang sangat baik juga, Papi Muladi tidak perlu membayar kuliah karena sudah dibiayai. Beliau juga aktif sebagai Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada tahun 1963-1968. Juga sebagai Komandan Batalyon IV, Resimen Mahasiwa Semarang pada tahun 1964-1967.

Ada kejadian menarik sewaktu Papi Muladi masih mahasiswa, ia melewati masa terjadinya kerusuhan dimana-mana, yaitu peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965. Pada saat itu, Papi Muladi yang menjadi Komandan Batalyon IV, Resimen Mahasiwa Semarang, dipercaya TNI atau kodam untuk membantu menangkap orang-orang PKI. 

"Wah, pada waktu itu kuliah diberhentikan 6 bulan. Sambil nyambi belajar, Papi kerjaannya bakarin gedung-gedung PKI, dan nangkepin orang-orang PKI terus dibawa ke Jatingaleh. Papi sempat dikasih senjata juga oleh TNI, ada yang berupa senjata gede AK-sekian, dan pistol kecil. Tapi papi ga make untuk ngebunuh orang, peluru cuma ditembakkan ke udara untuk gertakan dan perlindungan diri saja.", kenang beliau.

Pistol yang Papi Muladi simpan - tipe SNW (Smith and Wesson)

Papi Muladi kemudian meraih gelar Sarjana Hukum (Hukum Pidana), dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1968. Kemudian setelah mendapat gelar sarjana hukum, beliau pindah kerja menjadi Sekretaris Eksekutif Bulogda Jawa Tengah (1969-1971). Pada saat bekerja di Bulog, kehidupan Papi sudah tercukupi untuk menafkahi keluarga kecilnya

Namun pada waktu itu di Universitas Diponegoro terjadi pemberontakan mahasiswa yang menentang dilatih perang, lalu terjadi kerusuhan. Papi Muladi yang menjabat Kepala Biro Wajib Latih Mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang (1971-1974) sekaligus merangkap sebagai Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dihubungi oleh rektor Undip saat itu, Brigjen Suroyo, untuk menertibkan keadaan. Setelah kondisi berhasil diamankan, beliau ditawarkan menjadi dosen di FH Universitas Diponegoro. Menjadi dosen sebenarnya bukan cita- citanya. 
"Sebenarnya, saya tidak bercita-cita jadi guru. Tak ada niat sama sekali," katanya. 

Ketika beliau memutuskan menjadi dosen, alasan utama 
lantaran ingin ke luar negeri. Soalnya, beliau sering melihat dosen-dosennya di Undip pergi ke luar negeri. Selain itu, menjadi dosen dapat meraih banyak pengalaman, dapat meneruskan pendidikan yang tinggi hingga penjadi professor, dan berkancah dalam dunia hukum dan politik, dibandingkan bekerja di Bulog yang hanya akan pensiun kelak pada umur 55 tahun.

Pada tahun 1974, beliau mengikuti Kursus Dosen Kewiraan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Karirnya terus menanjak, hingga menjabat sebagai Pembantu Dekan III, Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, (1977-1978).

Tahun 1979, Papi Muladi mengikuti Kursus Lengkap Hak Asasi Manusia di International Institute of Human Rights Strasbourg, France selama dua bulan. Kemudian, beliau mendapatkan beasiswa dan biayai negara untuk mengikuti Program Doktor (S3) Bidang Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, dan berhasil lulus dengan predikat Cumlaude pada tahun 1984. 

Kurang dari dua tahun berikutnya, Papi Muladi dipercaya menjabat Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, (1986-1992) selama dua periode. Saat itu, beliau juga berperan dalam dunia politik praktis sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, pada tahun 1986-1992. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Manager Program Kerjasama Hukum Pidana Indonesia - Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (1989-1992). 

Setelah periode dekan habis, Papi Muladi diangkat menjadi ketua program pasca sarjana fakultas hukum pada tahun 1992. Selain itu, beliau menjadi utusan Indonesia di PBB, ditunjuk oleh pemerintah, yang pada saat merangkap menjadi penasihat menteri kehakiman. 

Sebagai Guru Besar, Papi Muladi aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa dan Luar Jawa (UNDIP, Ul. UBAYA, UNILA, UNSRI, Universitas Pancasila, UNPAD, PTHM, PTIK dan lain-lain), sejak tahun 1990. Beliau juga menjadi Pembina/ Dosen Akademi Kepolisian RI (AKPOL) pada tahun 1990-1995. Sebagai seorang pakar hukum pidana, Papi Muladi telah menulis sepuluh judul buku dalam bidang Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia. Juga telah menyampaikan ratusan Makalah Seminar di dalam negeri maupun luar negeri. 

Papi Muladi juga menjabat Ketua Delegasi Indonesia pada Kongres Crime on Prime Prevention and Criminal Justice (ECOSOC) pada tahun 1991-1998 dan Ketua Tim Rancangan Undang-Undang Contempt of Court, Departemen Kehakiman, tahun 1992. Saat itu, beliau mengikuti Penataran P4 Provinsi Jawa Tengah, tahun 1992 dan berhasil meraih Ranking Pertama. Beliau pun dipercaya sebagai Penasihat Rektor Universitas Diponegoro, sejak tahun 1992. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (1992-1994). 

Beliau juga aktif di National Correspondent Republik Indonesia pada Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, ECOSOC, United Nation, Vienna, Austria, pada tahun 1992-1998. Serta sebagai Anggota ASEAN Law Association, sejak tahun 1993. Bahkan beliau pun aktif sebagai Anggota KOMNAS HAM, 1993-1998.

Pelantikan Prof. Muladi menjadi Rektor Universitas Diponegoro
Di tengah kesibukannya yang demikian banyak, Papi Muladi juga mengikuti pendidikan KSA III Lemhannas RI, tahun 1993. Setelah lulus pendidikan Lemhannas, beliau mencapai puncak karir di Universitas Diponegoro. Seluruh guru besar Undip, yang biasanya memilih calon rektor dari luar fakultas hukum (misalnya fakultas kedokteran), pada saat itu uniknya memilih Papi Muladi, yang berasal dari fakultas hukum. Beliau dipercaya menjabat Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, (1994-1998). Menariknya, ketika pelantikan jabatan, guru-guru Papi Muladi semasa SMP datang untuk menyaksikan pengangkatan jabatan tersebut.

Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah betul itu Muladi yang dulu seneng dolan bisa jadi rektor. Tidak lulus SMP kok ya bisa jadi rektor.”, kenang Papi Muladi tentang ucapan salah seorang guru SMPnya saat pelantikan rektor.
video

Pada saat menjabat rektor Universitas Diponegoro, Papi Muladi juga merangkap sebagai sebagai Anggota MPR - RI Fraksi Utusan Daerah, (1992-1994). Satu periode rektor habis pada tahun 1998, terjadi aklamasi, yakni tidak ada yang berani maju menggantikan, sehingga rencananya Papi Muladi dipilih kembali melalui SK Presiden.

“Belum sampai keputusan presiden itu keluar, Papi ditelfon Pak Harto. Waktu itu setelah sidang MPR di hotel Sahid ada orang yang bilang ke Papi, ‘Pak, nanti ada telfon dari DPP Golkar penting sekali, Bapak tidak boleh pergi jam 5’. Betul saja, jam 5 tepat ada telfon masuk, yang saya kira dari DPP Golkar.”, cerita Papi Muladi.

“Halo, siapa ini? Dari DPP Golkar ya?”
Bukan, dari Harto.”
Harto DPP Golkar?”
Ini Harto Presiden. Masa kamu tidak tahu.”
Harto presiden? Waduh Pak saya minta maaf, tadi katanya dari DPP Golkar. Ada yang bisa saya bantu, Pak?”
“Jadi begini ya, kamu saya tunjuk menjadi menteri kehakiman. Kamu bersedia kan?”
Insya Allah, saya siap bantu Bapak.”
Jangan bilang siapa-siapa dulu kecuali istri kamu, hari Sabtu nanti akan saya umumkan kabinet pembangunan ke-7.”

“...Tapi ternyata infonya sudah bocor, hari Sabtu ketika mau diumumkan, diluar rumah sudah penuh wartawan.”, lanjut Papi Muladi.
 
Prof. Muladi dengan Presiden Soeharto
Karirnya mencapai puncak setelah Presiden Soeharto mengangkatnya untuk menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VII, (Maret-Mei 1998). Setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan Presiden BJ Habibie, jabatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Reformasi Pembangunan, juga dipercayakan kepadanya (Mei 1998 - Oktober 1999). Beliau pun memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri tentang Mahkamah Pidana International (ICC) di Roma, 1998.

"Sewaktu Pak Harto turun dari jabatan presiden, Papi ikut turun, kemudian Papi pamit pada Pak BJ Habibie, presiden pada waktu itu, 'Pak Habibie, saya pamit mau pulang ya, sudah selesai pak tugas saya.' lalu Pak Habibie berkata 'Loh, kamu jangan pulang dulu Mas Muladi. Teruskan jadi menteri kehakiman.' sehingga Papi meneruskan menjadi menteri kehakiman ketika pergantian presiden.", cerita Papi Muladi.

Bahkan setelah Bapak Akbar Tandjung mengundurkan diri sebagai Menteri Sekretariat Negara karena terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Papi Muladi dipercaya merangkap jabatan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, (Mei-Oktober 1999). Juga sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, 1999-2002. 

“Pada waktu itu, karena pekerjaan Papi yang berat sekali, merangkap menteri kehakiman sekaligus menteri sekretaris negara, Papi sempat drop dan terkena serangan jantung. Lalu papi langsung dibawa ke Singapura, dibiayai negara untuk melakukan operasi disana.”, cerita beliau.

Di tengah kesibukannya sebagai menteri, Papi Muladi juga masih aktif sebagai Ketua Dewan Kehormatan Forum Komunikasi Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia, sejak 1998-sekarang. Juga sebagai Manggala BP-7 Tingkat Nasional, pada tahun 1998-1999. Di samping itu, beliau juga sempat menjadi Anggota Dewan Komisaris PERTAMINA (1999) dan Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan dan Kemayoran, (1999).

Masa transisi dari pemerintahan otoriter, Presiden Soeharto, ke pemerintahan demokrasi, Presiden BJ Habibie, itu luarbiasa. Amandemen Undang Undang Dasar 1945 harus dibikin, undang-undang baru harus dibikin, kelembagaan baru juga harus dibikin, peristiwa Timor Timor terjadi, sehingga akumulasi persoalannya luar biasa. Kerjaannya berat sekali, Papi bersama tim sampai membuat 67 undang-undang baru  dan peraturan pemerintah yang jumlahnya lebih dari 300, selama 1 tahun 8 bulan...”, cerita beliau.
Prof. Muladi menghadiri pelepasan jabatan Presiden Soeharto
"Salah satu peristiwa yang berkesan adalah pada waktu Pak Harto akan turun jabatan, Papi ditelfon sekneg 'Pak Muladi, besok Bapak akan mengundurkan diri. Tapi menteri-menteri tidak perlu datang, karena nanti kalo datang dianggap orangnya Pak Harto, khawatirnya Anda akan susah.' tapi saya langsung bilang 'Saya akan datang. Ini peristiwa hukum yang besar, dan saya tidak perduli.' jadi akhirnya yang datang hanya 4 menteri; Wiranto (menhankam), Mba Tutut (menteri sosial), Saadillah mursyid (mensesneg), dan Papi....."

".....Papi masih ingat jelas pesan Pak Harto di Istana sewaktu beliau turun jabatan. Papi berkata kepada Pak Harto, 'Bapak, selamat beristirahat ya.' lalu Pak Harto berkata 'Ya terimakasih, kamu yang hati-hati juga ya.' sampai sekarang kalimat itu masih teringat jelas.", cerita Papi Muladi.

Kemudian setelah Presiden BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Papi Muladi beraktifitas selaku Direktur Institut Demokrasi dan Hak Asasi Manusia The Habibie Center, 1999-2002. Lembaga ini pun aktif sebagai tim pembela Jenderal TNI Wiranto dan kawan-kawan dalam kasus pelanggaran HAM pasca jajak pendapat Timor Timor. Beliau juga aktif sebagai Anggota Dewan Penasihat Police Watch, sejak 2000; serta Anggota Association for The International Ethical, Political and Scientific Collegium Paris, Perancis, sejak 2001.
 
Prof. Muladi - Hakim Agung
Di tengah aktivitasnya di The Habibie Center, sesepuh Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM) sejak 2000, itu pun mengikuti seleksi dan fit and proper test (uji kelayakan) di DPR sebagai calon hakim agung (2001). Papi Muladi memperoleh suara tertinggi dalam proses fit and proper test (uji kelayakan) di DPR, itu satu tingkat di atas Prof. Dr. Bagir Manan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pengangkatan Ketua MA, DPR berhak dan wajib mengajukan dua nama calon untuk dipilih dan ditetapkan oleh presiden.

Nama Prof. Muladi dan Bagir Manan pun diajukan. Nama Papi Muladi saat itu lebih unggul dibandingkan Bagir Manan, yaitu Papi Muladi menduduki peringkat pertama. Namun, Papi Muladi dinilai lebih dekat dengan kekuasaan Soeharto dan BJ Habibie. Sehingga yang seharusnya Papi menduduki urutan pertama, tapi Presiden Abdurrahman Wahid memilih Bagir Manan menjadi Ketua Mahkamah Agung (2001-2008).

Latarbelakang politik Papi Muladi sebagai kader Golkar yang sempat menjabat Menteri Kehakiman (Menkeh) di Kabinet Pembangunan VII (kabinet terakhir Presiden Soeharto sebelum mundur 21 Mei 1998), dan Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden BJ Habibie, serta aktivitasnya sebagai Direktur Institut Demokrasi dan Hak Asasi Manusia The Habibie Center, 1999-2002 yang aktif sebagai tim pembela Jenderal TNI Wiranto dan kawan-kawan dalam kasus pelanggaran HAM pascajajak pendapat Timor Timor, tampaknya juga menjadi penghambat bagi beliau untuk menduduki jabatan tertinggi yudikatif itu.

Semula beliau bersedia menjadi hakim agung dengan harapan akan terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung. Papi Muladi konsisten dalam pernyataan dan sikapnya. Beliau memilih mundur dari jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI (September 2000 – Juni 2001), karena dengan jabatan hakim agung saja, beliau tidak yakin dapat melakukan sesuatu demi penegakan hukum di negeri ini. Beliau hanya merasa yakin bisa berbuat optimal jika menjabat Ketua MA. 

Setelah itu, Papi Muladi memusatkan kegiatan di The Habibie Center. Beliau pun memegang posisi Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, sejak 2002. Di samping itu, beliau juga aktif sebagai Anggota Senat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, sejak 2002 dan Anggota Tim Proper (Industrial Performance Rating Program) KLH, sejak 2003. Juga sebagai Ketua Tim Perumus KUHP Nasional, sejak 2004 dan sebagai Anggota Dewan Pakar Departemen Pertahanan, sejak 2005.
Prof. Muladi dan Presiden SBY

“Pada tahun 2005 saat itu, papi sedang naik mobil, di Jl. Pemuda Semarang, tiba-tiba ada telfon, yang menelfon Pak Sudi Silalahi...”, cerita Papi Muladi.

“Mas Muladi ini ada yang mau bicara.” / “Mas Muladi, saya Yudhoyono. Mas Muladi lulusan Lemhannas ya?”
“Iya Pak, saya lulusan Lemhannas tahun 1993 sebelum saya menjadi rektor.”
“Saya mau minta bantuan ya, tapi tolong  jangan ditolak.”
Bantuan apa dulu ya, Pak?”
“Anda saya minta menjadi Gubernur Lemhannas, itu setingkat menteri.”
Waduh Pak, terimakasih atas kehormatannya. Namun saya ada beberapa permohonan. Saya minta pelantikannya tanggal 30.”
Loh, kenapa tanggal 30? Ini masih tanggal 5, kenapa harus menunggu satu bulan?”
“Saya mau pergi ke Taiwan pak, karena pejabat negara tidak bisa pergi ke Taiwan, yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.”

Karir Papi Muladi kembali bersinar setelah pada tanggal 30 Agustus 2005, dilantik menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannnas) Republik Indonesia ke-14. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Anggota Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran, sejak 2008. Bahkan aktif di partai politik sebagai Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum dan HAM, 2009-2014.
Prof. Muladi sedang rapat bersama Presiden SBY

Pada Kamis, 17 Februari 2011, Papi Muladi mengakhir pengabdian sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Beliau digantikan Bapak Budi Susilo Soepandji, adik mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Potensi Pertahanan pada Kementerian Pertahanan RI. Prof. Muladi merupakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI yang masa jabatannya terlama, yaitu selama 5 setengah tahun.
Grand Launching salah satu law firm Prof. Muladi
Pada saat ini, Papi Muladi masih aktif di partai GOLKAR dan selalu aktif mengajar di pelbagai institut/lembaga pendidikan di bidang hukum dan politk, sebagai guru besar. Papi Muladi juga mendirikan beberapa law firm, salah satunya adalah Justitia Law Firm (JLF). Selain itu, beliau juga bergabung di LIPPO GROUP dan diangkat menjadi presiden komisaris di beberapa perusahaan, seperti perusahaan kelapa sawit dan tambang emas. Serta menjadi Senior Adviser di seluruh perusahaan LIPPO GROUP hingga sekarang.

Presiden BJ Habibie memberikan penghargaan kepada Prof. Muladi

Atas berbagai aktivitas dan pengabdiannya, Prof. Muladi telah memperoleh beberapa penghargaan. Di antaranya adalah:
  • ·      Dwija Sista dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1991.
  • ·      Man of Year dari Harian Suara Merdeka, Semarang, 1995.
  • ·      Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, 1995.
  • ·      Man of Year dari Asosiasi Jurnalis Jawa Tengah, 1995.
  • ·      DAN VI Karate (INKAI), 1998.
  • ·      Bintang Mahaputra Adi Pradana Kelas II dari Presiden Republik Indonesia, 1999.
  • ·      The Best Alumnni of Undip, 2003.
  • ·      Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI, 2006
Foto Saya dan Papi (Prof. Muladi)
ki-ka: memegang pistol tipe SNW (Smith and Wesson) - pistol Walther PKK


"Untuk menjalani hidup ini kita harus berpijak kepada 4 pilar; harus setia kepada pancasila, undang-undang dasar 1945 atau demokratisasi, Indonesia sebagai unitary state atau sebagai negara kesatuan, dan menghormati pluralisme. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat pluralistik, jadi kita harus selalu menghormati Bhinneka Tunggal Ika." -Prof. Dr. Muladi, SH




No comments:

Post a Comment